Kapolri Baru Harapan Baru

Oleh:
Atang Setiawan

Peristiwa pergantian Kapolri, bukan berarti menunjukkan lemahnya kinerja kepemimpinan Kapolri yang lama. Penunjukan Kapolri merupakan hak prerogatif presiden. Namun, di era demokrasi ini, ketika peran warga lebih mengedepan, semestinya calon Kapolri berjumlah lebih dari satu. Pencalonannya pun dilakukan secara terbuka. Artinya, masyarakat juga perlu tahu nama, apa, siapa, dan bagaimana para calon Kapolri tersebut. Karena pada dasarnya, dia adalah calon pemimpin dari sebuah institusi yang bertugas melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Dia ada untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan penguasa. Karena itu, Kapolri pilihan presiden, secara tak langsung juga merupakan Kapolri pilihan masyarakat.
Pencalonan ini tentu saja harus objektif. Jangan lagi kita terjebak pada stigma lama: adanya sentimen angkatan, usia, ataupun pengelompokan. Sebab, semua terpulang pada potensi calon sendiri, apakah ia mampu dan komit untuk melakukan perubahan dan pembenahan di tubuh Polri? Apakah kapasitas kepemimpinannya memadai, mengakar, dan memasyarakat?
Terlepas dari siapa calon Kapolri yang akan terpilih, baik oleh Presiden dan disetujui DPR melalui mekanisme fit and proper test, ada baiknya pula dilakukan fit and proper test tambahan semacam dialog publik, di mana sang calon, selain bisa memaparkan konsepsinya, juga akan memperoleh pelbagai masukan dari masyarakat, termasuk juga dukungan.
Tanpa ada aral merintang, Komjen Bambang Hendarso Danuri menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang baru. Komisi III DPR memberinya suara aklamasi dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk menggantikan Jenderal Sutanto yang segera memasuki masa purnabakti.
Sebagai lembaga negara yang memiliki hierarki dan prosedur yang ketat dalam jenjang karier, penggantian seorang Kapolri umumnya mulus-mulus saja. Presiden pun tidak terlalu sulit menemukan para calon. Memang, persoalan pergantian Kapolri sangat menarik untuk dicermati. Kecuali strategis, jabatan ini juga terkait erat dengan institusi Polri yang selalu menjadi fokus perhatian publik. Bahwa, di tangan Kapolri yang andal, institusi ini akan mampu meraih kredibilitas dan reputasinya. Lemah Kapolrinya, akan lemah pula kinerjanya. Persoalannya, karena sentralistik kepemimpinan (juga aneka kebijakan dan anggaran).
Secara internal adalah meningkatkan profesionalisme Polri, termasuk di dalamnya kualitas SDM, kesejahteraan, dan manajemen. Kemudian secara eksternal dan paling pokok adalah membangun akuntabilitas (pertanggungjawaban kepada publik) dan ruang publik (kemitraan dengan publik) secara terbuka, dari tataran polsek, polres, polda hingga ke mabes. Ini penting, mengingat Polri adalah bagian dari masyarakat. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, kian tinggi pula tingkat keberhasilan Polri. Sebaliknya, tanpa partisipasi masyarakat, kinerja Polri tak akan pernah maksimal. Sebab, hanya Polri bersama masyarakatlah yang mampu mencegah orang untuk tidak berbuat jahat sebagai acuan pokok dalam memberantas kejahatan, bukan sekadar menindak kejahatan. Kemitraan yang mampu membangun masyarakat tertib hukum di mana semua terpulang pada Kapolri baru: mampukah mengawali pembenahan dan perubahan itu?
Salah satu yang patut diapresiasi dari kinerja kepolisian dewasa ini adalah tumbuhnya semangat untuk melayani masyarakat. Sekarang, dengan mudah masyarakat bisa melapor apa saja yang mengganggu kepada polisi. Dari kejahatan yang diderita sampai perbuatan tidak menyenangkan. Dari perampokan sampai pertengkaran dalam rumah tangga. Polisi menjadi bagian yang semakin vital dalam kehidupan masyarakat. Rasa aman yang mulai tercipa di kalangan masyarakat berkat kerja keras kepolisian harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Selain harus terus menindak premanisme dan kejahatan jalanan, Kapolri baru harus lebih meningkatkan kinerjanya untuk mengarahkan segala kemampuan kepolisian untuk menekan kejahatan. Ke depan, berhasil tidaknya Kapolri baru (Jenderal Bambang Hendarso Danuri) tidak bisa hanya diukur dari kemampuannya mempertahankan apa yang telah dicapai oleh Kapolri sebelumnya. Apalagi, ancaman resesi yang mengancam saat ini serta memanasnya suhu politik menghadapi Pemilu 2009 mewarnai tugasnya ke depan. Karena itu, kita pantas menanti dan barharap Kapolri baru ini sanggup memenuhi janjinya menjadikan Polri bekerja lebih baik.
Namun, harus diakui pula, citra polisi belum seharum yang diinginkan. Karena kinerja polisi akan selalu mendapat sorotan, masyarakat memang merindukan polisi sebagai pengayom. Jangan heran bila masyarakat memandang sinis terhadap Polri hanya karena di jalanan masih ada oknum polisi yang memburu pungutan liar dengan cara mecari-cari kesalahan pengemudi, atau menjadikan keluarga korban pemakai sebagai sapi perahan.
Profesionalisme dan kompetensi polisi merupakan tantangan lainnya. Sistem pendidikan dan rekrutmen harus diubah dengan berani. Polisi juga hidup dengan gaji yang amat tidak sebanding dengan resiko yang dihadapi. Kurang bijaksana berbicara tentang profesionalisme dan kompetensi polisi tanpa berbicara tentang gaji polisi yang tergolong masih rendah itu. Jika ditelusur lebih, salah satu alasan adanya pelanggaran pidana oleh polisi itu karena minimnya kesejahteraan. Keluhan sering muncul di polisi tingkat bawah, tentang minimnya dana operasional. Misalnya, untuk berpatroli, jatah beberapa liter bensin yang tidak cukup untuk berkeliling wilayah. Anggota reserse bingung karena harus mengejar pelaku kejahatan hingga ke luar kota atau provinsi bahkan luar negeri, sementara anggaran tidak ada.
Tentunya berbagai upaya direncanakan dan akan dilakukan oleh Kapolri baru. Dengan dukungan segenap personel dan seluruh masyarakat, semoga program dan rencana yang dibuat dapat membawa harapan dan menjadi kenyataan bagi kesejahteraan seluruh personel Polri dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Selamat bertugas Jenderal.

Jakarta, 13 Oktober 2008